BATOLA – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola), Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan terkait dengan usulan pembangunan dermaga pasar baru marabahan untuk masuk ke dalam pembiayaan APBN di Jakarta, Senin ( 22/7/ 2024).

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD M. Agung Purnomo. “Kami berharap  agar kegiatan tersebut dapat direalisasikan serta mendukung untuk memperjuangkan rencana pembiayaan pelabuhan dianggarkan melalui APBD.

Disampaikan Agung, bahwa fungsi dari dermaga tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat yang notabene Kabupaten Batola sebagian wilayahnya adalah wilayah perairan.

Dalam hal ini pihak Dinas perhubungan agar lebih optimal dalam mencari terobosan untuk pembiayaan pembangunan yang terkait dengan tupoksi dinas perhubungan. 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh unsur Pimpinan DPRD, selaku pimpinan rombongan wakil ketua M. Agung Purnomo dan wakil ketua Arfah serta Kepala Dinas Perhubungan Batola, Joko Sumitra dan dari pihak Balai Pengelola Transportasi Darat kelas II Kalsel Sigit Mutarso semnetara.

Sedangkan dari pihak Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan diwakili oleh Windi Sulistiawati beserta jajaran.

Dalam hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Batoal, Joko Sumitro menyampaikan, kondisi pelabuhan yang menjadi salah satu akses transportasi masyarakat sekitar.

“Progres dari rencana pelaksanaan pembangunan dermaga tersebut adalah telah dilakukan penyerahan kelengkapan dokumen administrasi berupa sertifikat dermaga, DED, renstra dan dokumen pendukung lainnya yang langsung diserahkan langsung oleh Pj. Bupati Barito Kuala dan dinas Perhubungan barito Kuala,” katanya.

Ia menambahkan, usulan yang yang sudah diajukan dapat ditindaklanjuti karena merupakan termasuk kegiatan yang menjadi skala prioritas, mengingat sudah lama pelabuhan tersebut tidak direnovasi serta akan melakukan percepatan pembangunan dermaga Marabahan dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk pemenuhan persyaratan yang di minta oleh kemenhub melakukan komunikasi secara intensif ke kemenhub melalui BPTD Prov Kalsel serta minta dukungan dari DPRD Batola.

Sementara itu, Dirjend Perhubungan Darat, Windi menyampaikan, usulan menjadi skala prioritas di kemenhub dan akan dievaluasi untuk dimasukan ke renstra kemenhub melalui Dit. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2025 – 2029.

“Penyelesaian pembebasan lokasi di area pembangunan. Dan perlu koordinasi dengan pihak terkait untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan tersebut utamanya Balai Pengelola Transportasi Darat kelas II Kalsel, pemeliharaan pelabuhan bisa dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD,” pungkasnya.